Metropolitan

Tidak Bisa Kerja Kaleng-kaleng Soal Ramainya APBD DKI Jakarta PSI Berpesan pada Anies Baswedan

Juru bicara DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Rian Ernest, mengatakan kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, harus bekerja secara baik, bukan kerja kaleng kaleng. Hal tersebut diungkapkan Rian dalam konferensi pers yang diadakan PSI dilantai 4 Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/11/2019). Dalam video yang diunggah di kanal YouTube Kompas TV , Rian mengingatkanAnies Baswedan tengah mengelola uang pajak dari rakyat.

Sehingga tidak bisa jika bekerja setengah setengah. Rian juga menjelaskan Anies Baswedan harus bekerja secara baik untuk memeriksa rinci anggaran. Ia berharap, Anies Baswedan dapat memperbaiki cara kerjanya dan tidak menyalahkan sistem atau anak buah.

"Sekali lagi kami tekankan, Gubernur Anies Baswedan, anda ini mengelola uang pajak dari keringat rakyat," kata Rian. "Tidak bisa kerja setengah setengah, tidak bisa kerja kaleng kaleng, istilah kami. Anda harus bekerja dengan sungguh sungguh. Untuk memeriksa secara rinci anggaran anggaran." "Perbaikilah cara kerja Pak Gubernur Anies Baswedan, dan tidak menyalahkan sistem, apalagi menyalahkan anak buah. Demikian," tandas dia.

Dalam video KompasTV yang diunggah pada Senin, Rian juga menyesalkan dua kepala dinas pemerintah provinsi DKI Jakarta yang mengundurkan diri. Yaitu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) DKI Jakarta, Sri Mahendra dan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudyaan, Edy Junaidy. Rian mendesak Anies Baswedan untuk bertanggung jawab terhadap polemik yang sedang tejadi, bukan menyalahkan bawahan.

PSI berpandangan, Anies Baswedan merupakan seorang pejabat yang dipilih melalui pemilu kepala daerah dan mempunyai tanggung jawab politik. Wewenang yang dimiliki oleh Anies Baswedan juga besar dan merupakan pimpinan tertinggi di pemprov DKI Jakarta. Rian mengingatkan kembali dalam masa kepemimpinan Anies Baswedan, ia mempunyai Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang memiliki jumlah puluhan anggota.

Dimana seharusnya TGUPP saat proses merencanakan anggaran juga melakukan pemeriksaan dokumen. "Kami menyesalkan adanya peristiwa di mana dua kepala dinas itu mundur dari jabatannya," terang Rian. "Kami berpandangan Gubernur Anies Baswedan ini pada akhirnya adalah seorang pejabat yang dipilih melalui pilkada dan memiliki tanggung jawab politik."

"Wewenang Gubernur Anies Baswedan ini begitu besar, dan beliau suka tidak suka adalah pimpinan tertinggi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta," tutur Rian. "Gubernur Anies Baswedan juga memiliki tim yang begitu besar TGUPP yang sejumlah puluhan orang yang seharusnya pada saat proses penganggaran ini juga melakukan pemeriksaan kembali dokumen dokumen penganggaran." "Tetapi juga mungkin ini tidak dilakukan, sehingga akhirnya polemik polemik yg kita dengarkan beberapa hari ini soal misalkan lem aibon, merupakan satu gejala adanya proses yang tidak berjalan baik dan ini berujung dengan mundurnya dua kepala dinas," imbuhnya.

Sebelumnya, Anies Baswedan ketika ditanyai mengenai adanya angka fantastis di usulan APBD DKI Jakarta tahun 2020 menjawab itu adalah kesalahan sistem. Ia menilai jika sistem e budgeting yang digunakan pintar, maka sistem tersebut akan melakukan verifikasi. Sehingga tidak akan ada angka yang aneh dalam dokumen tersebut karena dinilai tidak proporsional dengan kegiatan tertentu. (*)

Viral Perselingkuhan di kisah Layangan Putus Kenapa Orang Percaya kisah yang Belum Tentu Benar

Previous article

Paling Menyiksa Termasuk Gemini 3 Zodiak yang Akan Melewati Masa-masa susah di Bulan November 2019

Next article
Nurofia F
Sebelum menolong orang lain, saya harus dapat menolong diri sendiri. Sebelum menguatkan orang lain, saya harus bisa menguatkan diri sendiri dahulu.

You may also like

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *