Pendidikan

Nadiem Makarim Menjelaskan Apa Jeleknya Ujian Nasional Sehingga Diganti Assesmen Kompetensi Minimum

Ujian Nasional / UN dihapus pada 2021 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan/ Mendikbud Nadiem Makarim. Sebagai gantinya, disiapkan Assesmen Kompetensi Minimum. Apa kelebihan sistem baru dibanding UN? Berikut 5 faktanya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim akan membuat program yang menggantikan Ujian Nasional yang akan dilaksanakan pada 2021 mendatang. Tetapi Nadiem memastikan bahwa program UN akan tetap dilaksanakan pada 2020.

Rencananya, pada 2021 program ini akan digantikan dengan pertimbangan telah dilakukan persiapan oleh pihak sekolah dan siswa untuk menghadapinya. "Pada tahun 2021, UN itu akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter," ujar Nadiem saat Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019). Nadiem mengungkapkan UN tetap dipertahankan pada 2020 dengan pertimbangan telah dilakukan persiapan oleh pihak sekolah dan siswa untuk menghadapinya.

Perubahan program UN ini termasuk dalam empat program pokok kebijakan pendidikan “Merdeka Belajar”. Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi. Penghapusan Ujian Nasional ini dilakukan dengan beberapa tujuan, salah satunya untuk mengurangi stres pada siswa.

Beriku ini adalah 5 Fakta Asesmen Kompetensi Minumum pengganti Ujian Nasional/UN Dilansir dari Antara, Nadiem Makarim mengungkapkan bahwa penggantian Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum ini dilakukan untuk mengurangi stres pada siswa karena Ujian Nasional. Selain untuk menghindarkan dan mengurangi stres pada siswa, penggantian Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minumum juga dilakukan untuk menghilangkan kesan menghukum untuk siswa yang kurang kuat dan mengerti di bidang tertentu.

Penghapusan UN ini dilakukan oleh Nadiem Makarim atas aspirasi dari berbagai pihak. Nadiem mengatakan dirinya menerima aspirasi dari guru, orang tua murid dan murid yang ingin menghindari efek buruk dari UN seperti stres pada siswa dan kesan menghukum siswa yang kurang meguasai bidang tertentu. Nadiem Makarim mengatakan, program pengganti UN baru dilaksanakan tahun 2021, sedangkan tahun 2020 mendatang Ujian Nasional masih dilaksanakan seperti biasa.

Kemudian pada 2021 UN akan digantikan oleh asesmen kompetensi minimum dan asesmen karakter. Nadiem menjelaskan bahwa penghapusan UN ini adalah salah satu perbaikan esensi dari UN sendiri dimana untuk menilai prestasi murid atau menilai sistem. “Tapi memperbaiki esensi UN, apakah menilai prestasi murid atau prestasi sistem,” ujar Nadiem Makarim.

Menteri Pendidikan dan kebudayaanNadiem Makarimtelah menetapkan 4 pokok kebijakan bidang pendidikan nasional melalui program "Merdeka Belajar". Hal ini disampaikan MendikbudNadiemMakarim dalam taklimat media dalam acara Rapat Koordinasi Bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota di Jakarta pada 11 Desember 2019. Program "Merdeka Belajar" ini meliputi UjianSekolahBerstandar Nasional (USBN),Ujian Nasional(UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

"Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia," tegas Nadiem. Mendikbud Nadiem menjelaskan, program "Merdeka Belajar" dijabarkan dalam 4 kebijakan meliputi: 1. Penilaian USBN komprehensif

Mendikbud Nadiem Makarimmenyampaikan penyelenggaraan USBN (Ujian Sekolah Berbasis Nasional) tahun 2020 akan dilakukan dengan ujian yang diselenggarakan olehsekolah. Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensisiswadan dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian komprehensif seperti portofolio dan penugasan. Portofolio ini nantinya dapat dilakukan melalui tugas kelompok, karya tulis, maupun sebagainya. "Dengan itu,gurudan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa," ucap Nadiem.

Nadiem menyampaikan anggaran USBN nantinyaakan dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran. 2. UN 2020 jadi UN terakhir Nadiem menegaskan tahun 2020 merupakan pelaksanaan UN terakhir. "Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter," ujar Mendikbud.

Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11), sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran. Kemudian, hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. "Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS," kata Nadiem.

3. Penyederhanaan RPP Tekait penyususnan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Kemendikbud akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen. Dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP. Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen.

"Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Satu halaman saja cukup," kata Nadiem. 4. Zonasi lebih fleksibel Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah.

Menurut Nadiem, Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen. Untuk jalur prestasi atau sisa 0 30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. "Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi," ujar Mendikbud. Dengan adanya empat arah kebijakan ini, Nadiem berharap pemerintah daerah dan pusat dapat bergerak bersama dalam memeratakan akses dan kualitas pendidikan. "Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru," tuturnya.

Sumber:

Banyak Materi Hafalan Bikin Stres Murid & Guru Alasan Nadiem Makarim Hapus Ujian Nasional

Previous article

Firman Kini Kerja Lebih Fleksibel Lima Bulan Gabung BIG Agent

Next article
Nurofia F
Sebelum menolong orang lain, saya harus dapat menolong diri sendiri. Sebelum menguatkan orang lain, saya harus bisa menguatkan diri sendiri dahulu.

You may also like

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *