Metropolitan

Digital Tapi Kurang Smart Ketua DPRD Bakal Surati Anies Meski Belum Pegang Draf KUA-PPAS Yunarto

Direktur Eksekutif Charta Politika mengomentari pernyataan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi yang akan menyurati Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sebeb, Edi Marsudi mengatakan dirinya belum memegang draft Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Meski begitu, ia mengatakan kalau dirinya akan menyurati Anies Baswedan.

Hal itu pun menuai komentar Yunarto Wijaya di akun Twitter miliknya. Menurut Yunarto Wijaya, hal itu memperlihatkan sosok Ketua DPRD yang digital tapi kurang smart. Hal itu disampaikan oleh Yunarto Wijaya di akun Twitter miliknya, @yunartowijaya Rabu (6/11/2019).

"Di sini saya akan menyampaikan bahwa saya juga mendesak agar Gubernur membuka draf KUA PPAS tahun 2020 seluruhnya," ucap Prasetio Edi Marsudi di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2019). Prasetio Edi Marsudi bahkan mengaku belum memperoleh dokumen KUA PPAS untuk APBD 2020. "Tapi bagaimana pembahasan anggaran ini bisa berlangsung baik kalau saya pun belum mendapat draf KUA PPAS tahun 2020," tuturnya.

Ketua DPRD DKI Jakarta dua periode ini memastikan untuk segera berkirim surat ke Anies Baswedan untuk membuka dokumen itu agar bisa diakses publik. "Dalam waktu dekat saya akan kirimkan surat ke Gubernur agar dokumen tersebut dibuka agar kita bahas bersama dan sahkan sesuai dengan ketentuan," kata dia. Sebelumnya, sejumlah pihak, terutama di internal DPRD DKI, sudah meminta Pemprov agar membuka dokumen KUA PPAS.

Dalam KUA PPS ditemukan sejumlah pengajuan anggaran yang janggal. Bahkan, Anies Baswedan juga menemukan hal sama. Sementara Anies Baswedan menyatakan, pihaknya belum akan membuka atau mengunggah rancangan KUA PPAS 2020 DKI Jakarta pada situs web apbd.jakarta.go.id.

Anies Baswedan mengaku khawatir jika diunggah dan dilihat publik akan menimbulkan keramaian. "Justru karena ada masalah masalah seperti ini yang menimbulkan keramaian. padahal tidak akan dieksekusi," ujar Anies Baswedan di Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Anies Baswedan mengatakan akan mengunggah anggaran kegiatan Pemprov DKI saat pihaknya dan DPRD telah rampung membahas anggaran APBD 2020.

Anies Baswedan mengaku akan lebih fokus untuk melakukan penyisiran dan koreksi secara internal sehingga data itu tak akan dibuka ke publik saat ini. Hal itu pun ditanggapi oleh Yunarto Wijaya di Twitter. Yunarto Wijaya menanggapi artikel berita berjudul "Belum Pegang Draf KUA PPAS, Ketua DPRD DKI Bakal Surati Anies".

Menurut Yunarto Wijaya, pernyataan Prasetio Edi Marsudi itu memperlihatkan sosok Ketua DPRD yang digital tapi tidak smart. "Ketua DPRD yang Digital tapi kurang Smart…," tulisnya. Munculnyaanggaranpengadaan lem Aibon yang bernilai fantastis di dalam draf Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) untuk APBD 2020 berawal dari temuan William Aditya Sarana.

Diketahui,William Aditya Saranaadalah anggotaDPRD DKIFraksiPartai Solidaritas Indonesia (PSI). Beberapa usulananggaranseperti pengadaan lem aibon senilai Rp 83,8 miliar hingga pengadaan bolpoin sebesar Rp 123,8 miliar pun berhasil dibongkarnya. Akibat temuannya tersebut, ia dilaporkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRDDKIJakarta.

Lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini dinilai melanggar kode etik karena membongkaranggaranganjil dalam draf Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Laporan ini pun dilayangkan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Maju Kotanya Bahagia Warganya (Mat Bagan). LSM ini sendiri merupakan salah satu pendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Dalam siaran tertulisnya, LSM ini menilai William sebagai biang keladi kegaduhan di tengah masyarakat soalanggaranDKIJakarta. Selain itu, William juga dituding menimbulkan citra buruk bagi mantan Menteri Pendidikan dan KebudayaanAnies Baswedan. "Sikap yang bersangkutan justru menimbulkan opini negatif kepada GubernurDKIJakarta, Anies Baswedan yang seolah olah dianggap tidak transparan," kata Ketua Mat Bagan Sugiyanto, Selasa (5/11/2019).

Meski mengakui salah satu tugas anggota dewan ialah mengusut setiapanggaranyang dinilai janggal, namun Sugiyanto menyesalkan keputusan William yang membeberkan hal tersebut ke media sosial. "Sebagai anggota dewan yang memiliki hak bertanya kepada mitra kerjanya PemprovDKIJakarta, harusnya kesempatan bertanya itu digunakan di forum rapat komisi atau badananggaran(banggar)," ujarnya. Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Inggard Joshua mengkritik salah satu anggotanya, yaituWilliamAdityaSaranadi sela rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020.

Politisi Gerindra ini menyentil William lantaran kerap mengkritisi rancangananggaranyang disusun Pemprov DKI di luar forum resmi. Bahkan, Inggard menyebut, politisi muda PSI itu tidak memiliki tata krama dalam menyampaikan aspirasinya. "Kita perlu punya rasa harga diri dan punya tata krama dalam rangka menyampaikan aspirasi. Asprirasi itu boleh keluar setelah kita melakukan pembahasan," ucapnya, Kamis (31/10/2019).

Jika ingin mengkritisi usulananggaranyang dibuat oleh Pemprov DKI, Inggard pun menyarankan William mengemukakannya dalam rapatanggarandengan eksekutif. "Ketika ada pertanyaan tolong dicatat, dicatat dan kita bahas nanti," ujarnya di GedungDPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. "Saya berharap forum yang kencang itu di ruangan ini. Kita mau berantem ya berantem di ruangan ini, jangan berantem di luar," tambahnya menjelaskan.

Untuk itu, Inggard mengingatkan anggota dewan termuda itu untuk lebih menjaga sikap dan tata kramanya dalam menyampaikan pendapatan di muka umum. "Khususnya pada saudara William, saya berharap bukannya enggak boleh ngomong di koran atau tv. Boleh saja, tapi harus jaga tata krama, ini kan baruKUA PPASyang baru disampaikan oleh eksekutif pada legislatif," kata Inggard. Terakhir, Inggard pun mengingatkan William bahwa DPRD dan Pemprov DKI merupakan mitra yang harus saling bersinergi diantara keduanya.

Sehingga bila ada kritik dan saran sebaiknya disampaikan dalam forum antar kedua instansi agar tidak menimbulkan kesan saling tuduh. "Eksekutif itu mitra kita, kalau perlu kita ngomong di dalam. Jadi enggak ricuh dan bilang enggak pantas ini," tuturnya. Unggah dugaan kejanggalananggarandi medsos

Sejumlahanggaranyang diajukan Pemprov DKI sempat mendapat sorotan tajam dari Fraksi PSI DPRD DKI. Salah satunya soalanggaranpengadaan lem aibon sebesar Rp 83,8 triliun yang diajukan oleh Dinas PendidikanDKIJakarta. Hal ini pertama kali diungkapkan oleh anggota DPRD DKI Fraksi PSIWilliamAdityaSaranayang diunggah di beberapa media sosial pribadi miliknya.

Dalam postingannya di akun facebook miliknya, William sangat heran lantaran Disdik DKI membeli lem aibon untuk 37.500 murid di Jakarta. Ia pun menyebut Pemprov DKI akan memberikan dua kaleng lem aibon ke pelajar SD setiap bulannya. "Kami menemukan anggaran yang cukup aneh lagi yaitu pembelian lem aibon sebesar 82 milliar lebih oleh Dinas Pendidikan. Lem aibon itu dibeli untuk 37500 murid di DKI Jakarta," tulis William.

"Artinya Dinas Pendidikan mensuplai 2 kaleng lem Aibon per murid setiap bulanya. Buat apa murid murid kita disuplai 2 kaleng lem aibon tiap bulannya?" tambahnya. Tak sampai di situ, ia pun turut menyorotianggaranpengadaan bolpoin oleh Dinas PendidikanDKIJakartayang mencapai Rp 123,8 miliar. "Ini yang juga ramai, pengadaan bolpoin di SDN Jakarta Timur harganya Rp 123,8 miliar," ucap anggota DPRD DKI Fraksi PSIWilliamAdityaSarana, Rabu (30/10/2019).

Dijelaskan William, berdasarkan data dari website milik Pemprov DKI, harga satuan bolpoin tersebut mencapai Rp 105 ribu. "Jadi kalau dilihat, harga satuannya Rp 105 ribu di website APBD. Ini saya tidak mengada ada ya," ujarnya di ruang Fraksi PSIDPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. (*)

Seharusnya Pemerintah Alokasikan Lebih Banyak Anggaran buat Subsidi Kebutuhan Pokok Masyarakat

Previous article

Menteri Tito Minta Maaf Karena Datang Terlambat

Next article
Nurofia F
Sebelum menolong orang lain, saya harus dapat menolong diri sendiri. Sebelum menguatkan orang lain, saya harus bisa menguatkan diri sendiri dahulu.

You may also like

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *